ANALISIS TREN REALISASI PENGELUARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR (2021-2025)

 

ANALISIS TREN REALISASI PENGELUARAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR (2021-2025)

 

 

Dosen Pembimbing :

Hendra Sukmana, S.A.P., M.KP.

Disusun Oleh:

Guntur Alim Pratama (232020100116)

Semester 5

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2025

PENDAHULUAN

            Pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas fiskal regional dan mewujudkan good governance, di mana belanja daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan utama untuk kesejahteraan rakyat. Periode 2021 hingga 2025 menghadirkan dinamika transisi yang menantang, bergerak dari fokus darurat penanganan pandemi menuju pemulihan ekonomi berkelanjutan yang menuntut adaptasi struktur belanja. Namun, efektivitas pengelolaan ini masih dihadapkan pada isu klasik manajemen keuangan publik, yakni adanya disparitas antara rencana dan realisasi anggaran serta ketidakmerataan penyerapan dana yang berpotensi menghambat dampak nyata pembangunan bagi masyarakat.

            Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap tren realisasi pengeluaran dan data APBD selama lima tahun terakhir menjadi krusial untuk mengevaluasi apakah adaptasi fiskal pemerintah telah berjalan efektif. Kajian ini bertujuan untuk membedah fluktuasi belanja, mengidentifikasi hambatan penyerapan anggaran, serta memberikan perspektif kritis mengenai kualitas pelaporan keuangan daerah. Diharapkan, hasil evaluasi ini tidak hanya memberikan wawasan bagi kalangan akademisi, tetapi juga menjadi referensi penting bagi masyarakat umum dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang publik.

PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pagu Dengan Realisasi Anggaran

            Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan kinerja stabil dengan rata-rata di atas 90% yang mencerminkan disiplin fiskal dan efektivitas pengendalian internal, meskipun masih terdapat tantangan underspending pada belanja modal akibat kompleksitas pengadaan. Untuk periode 2024 dan 2025, pemerintah memfokuskan strategi pada ketepatan waktu penyerapan anggaran senilai Rp33,26 triliun dan Rp28,40 triliun guna meminimalisir SiLPA, memastikan stimulus fiskal segera mengalir ke sektor riil tanpa hambatan birokrasi demi dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat.

Tabel 1.1

Perbandingan Pagu Dengan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Serapan
2021	36.557	33.299	91.1%
2022	33.605	31.582	94.0%
2023	35.224	33.118	94.0%
2024	33.265	31.601	95.0%
2025	28.403	26.153	91.5%

Sumber: Postur APBD Jawa Timur (2021-2025), Portal Data SKID

2. Komposisi Belanja Daerah

            Struktur belanja daerah Jawa Timur sedang bertransisi dari dominasi konsumtif Belanja Operasi pasca-pandemi menuju orientasi yang lebih produktif, ditandai dengan normalisasi Belanja Tidak Terduga serta lonjakan proyeksi Belanja Modal sebesar 48% pada tahun 2025 untuk akselerasi infrastruktur. Di tengah pergeseran ini, Belanja Transfer tetap menjadi pilar vital keseimbangan fiskal antarwilayah dengan alokasi tertinggi pada 2024 guna mendukung agenda strategis seperti Pilkada, menegaskan fungsi APBD sebagai mesin penggerak ekonomi daerah yang melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan birokrasi internal.

Tabel 2

Komposisi Detail Pagu Anggaran Belanja 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Komponen Belanja	2021	2022	2023	2024	2025
I. Belanja Operasi	25.679	21.040	20.063	24.100	24.163
§  Belanja Pegawai	8.072	8.477	8.559	8.863	9.438
§  Belanja Barang & Jasa	7.193	7.097	7.976	10.517	11.172
§  Belanja Hibah & Bansos	10.398	5.440	3.508	4.688	3.501
II. Belanja Modal	2.191	2.308	2.342	2.445	3.259
III. Belanja Tidak Terduga	135	954	943	204	335
IV. Belanja Transfer	5.001	5.151	7.771	9.165	5.538
TOTAL BELANJA	33.008	29.454	31.120	35.914	33.296

Sumber: Postur APBD Jawa Timur (2021-2025), Portal Data SKID

3. Analisis Tren (2021-2025)

            Tren belanja pemerintah selama lima tahun terakhir menandai fase "Transisi dari Krisis ke Transformasi", di mana fokus anggaran beralih dari mode bertahan (survival mode) pasca-pandemi menuju mode pengembangan (development mode) yang ditandai oleh peningkatan signifikan pada belanja barang, jasa, dan modal. Transformasi ini mencapai puncaknya pada rencana anggaran 2025 dengan alokasi belanja modal sebesar Rp3,25 triliun, yang mencerminkan optimisme pemerintah untuk memperkuat daya saing daerah dan infrastruktur fisik. Strategi ini diharapkan mampu menarik investasi swasta dan mendorong kemandirian ekonomi lokal, sehingga ketergantungan pertumbuhan terhadap stimulus belanja pemerintah dapat dikurangi secara bertahap.

KESIMPULAN

            Berdasarkan analisis tren realisasi anggaran tahun 2021-2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan kinerja fiskal yang disiplin dengan rata-rata serapan anggaran yang stabil di atas 90%, meskipun terjadi pergeseran fokus kebijakan yang signifikan. Tren belanja menggambarkan fase "Transisi dari Krisis ke Transformasi", di mana alokasi anggaran tidak lagi didominasi oleh penanganan pandemi (mode bertahan), melainkan telah beralih ke penguatan infrastruktur dan layanan publik (mode pengembangan). Hal ini dibuktikan dengan normalisasi Belanja Tidak Terduga serta lonjakan proyeksi Belanja Modal sebesar 48% pada tahun 2025 yang ditujukan untuk akselerasi pembangunan fisik.

            Secara struktural, komposisi belanja daerah semakin berorientasi produktif dengan upaya menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) melalui ketepatan waktu penyerapan pada tahun 2024 dan 2025. Belanja Transfer tetap menjadi instrumen vital untuk menjaga keseimbangan fiskal antarwilayah, terutama dalam mendukung agenda strategis seperti Pilkada serentak. Dengan demikian, APBD Jawa Timur saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan birokrasi, tetapi telah bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi yang bertujuan menarik investasi swasta dan membangun kemandirian ekonomi lokal jangka panjang.

REKOMENDASI

            Untuk mengatasi tantangan klasik berupa underspending atau serapan rendah pada pos Belanja Modal yang disebabkan oleh kompleksitas proses pengadaan, pemerintah daerah perlu melakukan percepatan lelang dan pra-kontrak di awal tahun anggaran. Perbaikan sistem perencanaan pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas agar realisasi belanja tidak menumpuk di akhir kuartal, sehingga stimulus fiskal dapat segera dirasakan oleh sektor riil tanpa terhambat oleh kendala administratif birokrasi.

            Selain itu, momentum peralihan ke "mode pengembangan" harus dijaga dengan memastikan bahwa kenaikan signifikan pada Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal benar-benar berdampak pada kualitas layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Provinsi diharapkan konsisten menggunakan pembangunan infrastruktur sebagai daya tarik investasi swasta, sehingga target untuk mengurangi ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja pemerintah dapat tercapai secara bertahap di masa depan.

REFERENSI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021. https://jatim.bpk.go.id/

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). Provinsi Jawa Timur dalam angka 2023. https://jatim.bps.go.id/

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Data APBD dan realisasi seluruh daerah di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2024). Informasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021-2024. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jatim. https://ppid.jatimprov.go.id/